HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN ANTAR
PERSONAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
Pengertian Hukum Pranata
Pembangunan
HUKUM adalah
peraturan
atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau
pemerintah
PRANATA adalah
sistem tingkah laku sosial yg bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yg
mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai
kompleks kebutuhan manusia dl masyarakat; institusi
PEMBANGUNAN
adalah perubahan individu/kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan
kesejahteraan hidup.
HUKUM PRANATA
PEMBANGUNAN adalah
peraturan resmi yang mengikat yang mengatur tentang interaksi antar individu
dalam melakukan perubahan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.
Sedangkan dalam dunia arsitektur khususnya Hukum
Pranata Pembangunan lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan hidup yang
berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan binaan.
Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak
antar individu yang terkait seperti adalah pemilik (owner), konsultan
(arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka
mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.
Empat unsur yang
dimiliki hukum pranata pembangunan :
1.
Manusia
Unsur
pokok dari pembangunan yang paling utama adalah manusia.Karena manusia
merupakan sumber daya yang paling utama dalam menentukan pengembangan
pembangunan.
2.
Sumber daya alam
Sumber
daya alam merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sumber daya alam sebagai
sumber utama pembuatan bahan material untuk proses pembangunan.
3.
Modal
Modal
faktor penting untuk mengembangkan aspek pembangunan dalam suatu daerah.Apabila
semakin banyak modal yang tersedia semakin pesat pembangunan suatu
daerah.
4.
Teknologi
Teknologi
saat ini menjadi faktor utama dalam proses pembangunan.Dengan teknologi dapat
mempermudah, mempercepat proses pembangunan.
Pembangunan Antar Personal
Pembangunan
antar personal adalah pembangunan yang melibatkan
dua pihak personal baik antar lembaga, antar individu, atau antar lembaga
dengan individu, tanpa adanya peran dari masyarakat sekitar.
Contoh Kontrak Kerja
Partisipasi Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan
pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan
bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Kartasasmita (1996:63),
pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional.
Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan
sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses
pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi
lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku (Soetomo,2008:8).
Hoofsteede dalam
Khairuddin (1992:125), membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan :
1.Partisipasi
inisiasi (inisiation participation) adalah partisipasi yang mengundang
inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota
masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan
kebutuhan bagi masyarakat.
2.Partisipasi
legitimasi (legitimation participation) adalah partisipasi pada tingkat
pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3.Partisipasi
eksekusi (execution participation) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.
Sungai Ciliwung hulunya bukanlah di
Gunung Salak. Akan tetapi pemandangan Sungai Ciliwung berlatar Gunung Salak
sungguh menakjubkan. Hulu Sungai Ciliwung sebenarnya berada di Gunung
Pangrango. Oleh karenanya, sungai ini mengalir melalui Puncak via Ciawi, lalu
membelok ke barat melalui Bogor dan kemudian berbelok ke utara melalui Depok
dan Jakarta dan akhirnya bermuara ke laut di Teluk Jakarta. Inilah pemahaman
kita pada masa kini tentang Sungai Ciliwung.
Sungai Ciliwung adalah tempat dimana Belanda pertama
kali membangun benteng. Letak benteng ini persis berada di tepi timur muara
Sungai Ciliwung, sedang di tepi barat muaranya terdapat gedung Culemborg dan
kantor pabean. Ini berarti Kota Batavia sendiri sebenarnya terletak di selatan
benteng yang juga dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi yang dilengkapi
beberapa lapis parit pertahanan. Kemudian pada 4 Maret 1621 pemerintah kota
(Stad Batavia) Kota Batavia dibentuk. Selanjutnya dari kota pelabuhan ini lah
VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya ke seluruh
penjuru wilayah Nusantara. Selanjutnya Belanda pun sibuk dengan berbagai
peperangan yang beberapa diantaranya terbilang alot. Dalam fase awal di Kota
Batavia ini, selama delapan tahun pertama Kota Batavia sudah meluas menjadi
tiga kali lipat dan akhirnya proses pembangunan Kota Batavia sendiri selesai
pada tahun 1650.
Sungai
Ciliwung di Tanjung Timur 1930
ØTAMPAK KALI CILIWUNG SAAT MASIH TERDAPAT PEMUKIMAN KUMUH
Garis Sempadan Sungai
Tidak hanya terhadap bangunan dan jalan. Ada pula
peraturan yang menetapkan jarak dengan sungai atau yang lebih dikenal dengan
Garis Sempadan Sungai (GSS). Hal ini berhubungan dengan keselamatan dan
lingkungan.
Bangunan yang terletak berbatasan langsung dengan
sungai akan lebih berpotensi terkena bahaya longsor. Itu karena tanah di
pinggiran sungai yang tidak keras dan struktur bangunan merusak tanah tersebut.Jadi, jika Anda menganggap Anda dirugikan oleh Garis
Sempadan Sungai, pikirkanlah lagi. Garis Sempadan Sungai ditetapkan pemerintah
dengan pertimbangan keselamatan Anda.
Apabila dilanggar setiap pelanggaran tentu akan ada
konsekuensinya. Jika Anda melanggar peraturan ini ada berbagai sanksi yang akan
diberikan, termasuk sanksi administratif dan sanksi denda.Menurut Undang-Undang
No. 28 pasal 45, sanksi terbagi menjadi beberapa tahapan.
Ada beberapa tahap sanksi administratif yang
diberikan. Yang pertama adalah peringatan tertulis. Jika tidak ada tindakan
dari pemilik bangunan, pekerjaan pembangunan akan diberhentikan sementara dan
izin mendirikan bangunan dicabut.
Jika tetap tidak taat pada peraturan, pihak berwenang
akan mencabut IMB dan membekukan sertifikat laik fungsi. Sanksi administratif
yang terakhir adalah pembongkaran bangunan.Ada pula sanksi denda yang akan
dikenakan kepada pemilik bangunan. Sanksinya sebesar 10% dari nilai bangunan
yang sedang atau telah dibangun.
Selain itu, ada juga hukuman yang lebih serius, yaitu
penjara. Aturan ini tertuang dalam pasal 46. Pidana penjara dan denda untuk
oknum yang melanggar GSB bisa dikenakan bila mengakibatkan kerugian harta
benda, kecelakaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, atau menghilangkan
nyawa orang lain.
Dampak
permukiman kumuh :
a.Dampak Negatif :
v- menimbulkan
banyak masalah perkotaan, karena dapat merupakan sumber timbulnya berbagai
perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya.
v - pemerintah
tidak mampu untuk menyediakan permukiman-permukiman baru karena
banyaknya kelompok masyarakat urbanisasi yang ingin mencari pekerjaan
dikota sehingga muncullah permukiman yang tidak sehat.
v - Banyaknya
warga yang menjadi pengangguran.
v - Tanggung jawab
terhadap disiplin lingkungan, norma sosial dan hukum, kesehatan, solidaritas
sosial, tolong menolong, menjadi terabaikan dan kurang diperhatikan.
v - Wajah
perkotaan menjadi memburuk dan kotor.
v - Planologi
penertiban bangunan sukar dijalankan.
v - Banjir.
v - Penyakit
menular dan kebakaran sering melanda permukiman ini.
b.Dampak Positif :
vBerusaha
untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan.
Penyebab
Permukiman Kumuh :
- - Keterbatasan kota dalam menampung
perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan.
Sedangkan kawasan permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman
kumuh.
- - Mobilitas
sosial ekonomi yang stagnan.
- - Banyaknya
kelompok masyarakat urbanisasi yang ingin mencari pekerjaan dikota.
- - Kelahiran yang tidak terkendali.
- - Latar
belakang sosial ekonomi-pendidikan yang rendah.
- - Keahlian
terbatas.
- - Kemampuan
adaptasi lingkungan (kota) yang kurang memadai.
ØSOLUSI
Pembangnan rumah susun, Solusi Permukiman
Bantaran Sungai
“Program rusunami ini diusulkan
warga sendiri dalam grand design Prawirodirjan 2030. Program ini ditujukan
bagi warga bantaran sungai pada radius tertentu yang nantinya akan direlokasi
ke rusunami tersebut,” ujar Lurah Prawirodirjan Ekwanto
Ekwanto menambahkan bahwa banyak warga khususnya yang berada di tepian
sungai yang belum memiliki izin kepemilikan lahan yang sah. Dijelaskan lebih
lanjut bahwa rusunami dipilih agar lebih tepat sasaran. Artinya hanya warga
lokal yang direlokasi yang berhak memiliki unit-unit pada rusunami tersebut,
bukan disewakan atau dimiliki oleh warga dari luar daerah. Rusunami yang
diusulkan tersebut adalah bangunan empat lantai dengan lantai dasar yang
terbuka untuk kegiatan sosial dan komunal warga kampung. Dengan begitu desain rusunami
tidak hanya mengatasi masalah kepadatan hunian warga, namun juga tetap menjaga
sosialisasi antar warga yang direlokasi nantinya.
Program rusunami juga memiliki dampak positif terkait dengan masalah
lingkungan alam. Seperti diketahui, permukiman yang padat bantaran sungai saat
ini telah mengakibatkan berbagai masalah lingkungan alam seperti kurangnya area
hijau, timbulnya berbagai macam penyakit, lingkungan yang kumuh dan kotor, suhu
lingkungan tinggi dan resiko banjir luapan air sungai. Dengan adanya rusunami,
maka rumah warga yang direlokasi akan dibongkar dan dapat dijadikan sebagai
ruang terbuka hijau. Rusunami kemudian dibangun pada jarak tertentu sesuai
aturan tentang sempadan sungai. Dengan begitu tidak ada lagi rumah yang
berbatasan langsung dengan badan sungai.
Penataan ruang bantaran sungai dengan adanya program rusunami dalam
perspektif yang lebih luas akan menciptakan nuansa dan citra yang baik di
daerah bantaran sungai yang selama ini dipandang padat, kotor, dan kumuh.
Gagasan warga Prawirodirjan tersebut dapat dijadikan sebagai contoh yang
mungkin sudah ada dan direalisasikan di beberapa daerah bantaran sungai
lainnya. Kondisi alam akan terus mengkhawatirkan sebagai dampak dari
pembangunan yang kurang terarah. Oleh karena itu, warga khususnya yang berada
di daerah bantaran sungai perlu terus didorong untuk mendukung dan menyikapi
dengan bijak gagasan tersebut karena solusi yang ditawarkan juga untuk
keberlangsungan lingkungan sekitar, tanpa terlalu mengorbankan faktor-faktor
sosial. Koordinasi, kesadaran, dan komunikasi yang baik antara warga dan pihak
berwenang (pemerintah atau swasta) dapat menjadi kunci sukses pembangunan di
masa mendatang.
ØSETELAH RELOKASI
Rencana besar itu benar-benar
dilakukan Ahok, segala risiko diambil hingga kini tuntas sudah relokasi warga
Kampung Pulo ke rusunawa di Jatinegara Barat. Jika Anda melihat Kampung Pulo
pasca relokasi memang masih hancur berantakan, sebab banyak sekali rumah semi
permanen yang sudah dihancurkan, Kali Ciliwung yang gara-gara hunian tak
berizin itu tersisa selebar 5 meter -- bahkan ada yang 1,5 meter -- pun
terlihat masih kotor.
Namun lihatlah apa yang sudah
dilakukan Pemprov DKI di bantaran kali Ciliwung di daerah Condet (Jakarta
Timur) dan Pasar Minggu (Jakarta Selatan). Wajah kali Ciliwung yang sebelumnya
terlihat kumuh dan sempit kini sudah berubah total.
Ciliwung terlihat lebih luas,
mungkin lebar kali yang dilewati air sudah lebih dari 20 meter, bantaran sungai
sekitar 10-15 meter di kanan dan kiri kali Ciliwung sudah rata dengan tanah dan
rapi sekali tanpa sampah. Demikian pula aliran sungainya, meski masih berwarna
cokelat namun tak hitam pekat di beberapa titik sebelumnya. Sampah juga sudah
tidak terlihat menumpuk di sana-sini. Pohon-pohon lebat menghijau di sepanjang
kali Ciliwung juga menjadikan suasana segar berasa seperti di pedesaan.
Seperti yang tampak di foto,
penghuni rumah di bantaran kali Ciliwung yang tepatnya berada di belakang
Stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan, itu sudah direlokasi. Menyisakan
beberapa rumah yang masih dipertahankan karena posisinya sudah tidak begitu
dekat dengan bibir kali. Daerah ini sebelumnya juga daerah langganan banjir
seperti di Kampung Pulo. Bahkan pada saat banjir rumah-rumah di bantaran kali
Ciliwung ini bisa lenyap hanya menyisakan atapnya saja.
Kini kali Ciliwung terlihat jauh lebih bersih tanpa permukiman kumuh,
tanpa sampah, dan tanpa genangan hitam pekat karena tumpukan sampah yang tak
pernah dibersihkan. Apakah Anda tak ingin aliran kali Ciliwung lainnya jadi
bersih seperti ini? Tak berlebihan jika banyak warga berharap setelah
revitalisasi Kali Ciliwung tuntas, Jakarta benar-benar terbebas dari
banjir.
Nama : Satriya Aji SaputraNPM : 2A314083Kelas : 3TB04
Praktik Pemasungan di Indonesia Jadi Keprihatinan
Dunia
Sering kita dengar diberita
tentng pemasungan di negar Indonesia ini. Bahkan berit pemsungan di negara kita
ini sampai terdengar ke manca negara hingga sebagi perbincangan yang cukup
serius di luar sana. Berikut pengulasan-pengulasan tentang masalah pemasungan
dari berita-berita pemasungn di negara ini, pembicaraan medis dari Inggris
tentang pemasungan, undang-undang pelanggaran pemasungan, serta upaya
penanggulangan pemasungan.
Human Rights Watch (HRW) merillis data
terbaru mengenai kasus pemasungan masyarakat Indonesia. Menurut laporan
tersebut, 57 ribu orang didiagnosis mengalami masalah kejiwaan.
The Guardian pada Senin (21/3), mengutip laporan
Human Right Watch (HRW) menyatakan meski pasung telah dilarang sejak 1977,
namun stigma abadi dan kurangnya perawatan kesehatan mental kronis dan dukungan
masyarakat membuat pemasungan masih meluas.
Angka terbaru dari pemerintah Indonesia
menunjukkan lebih dari 57 ribu orang di Indonesia pernah mengalami pemasungan
setidaknya sekali, dan 18.800 masih di rantai atau dikurung hingga kini. Pada
2014, sekitar 1.274 kasus pemasungan dilaporkan di 21 provinsi dengan 93 persen
kasus diselamatkan oleh warga. Namun tak ada data berapa yang berhasil di
rehabilitasi dan berapa banyak yang kembali di pasung.
Jumlah tak sedikit dari korban praktik pemasungan itu
ternyata menarik perhatian dan menjadi keprihatinan dunia. Kabar menyedihkan
tersebut juga disorot beberapa media asing.
Di mana mereka digambarkan hidup terbelenggu,
dirantai, dan mengalami trauma dalam ruangan sempit atau klaustrofobia.
Korban
kasus praktik pemasungan di Indonesia. (Andrea Star Reese/Human Rights Watch)
"Laporan ringkas berjudul 'Living in Hell' memberikan
gambaran suram tentang pengabaian penduduk Indonesia yang mengalami sakit
mental. Masih ada praktik pemasungan yang berlangsung di seluruh negeri
meskipun larangan skala nasional telah dikeluarkan pada tahun 1977," tulis
Time dalam artikel berjudul Thousands of Mentally Ill
Indonesians Are Imprisoned in Shackles, Report Says'.
Laporan ini mencatat bahwa perawatan orang dengan
gangguan mental di Indonesia sangat seringkali bertolak belakang dengan akar
tradisi budaya masyarakatnya.
Media Inggris The
Independent juga mengangkat keprihatinan terhadap kasus tersebut, dengan
memuat artikelnya berjudul, Indonesia's mentally ill 'shackled and sexually
abused' in care centres.
Sementara The
Guardian menulis kisah dengan tajuk 'Living in hell': mentally ill
people in Indonesia chained and confined.
Korban
kasus praktik pemasungan di Indonesia. (Andrea Star Reese/Human Rights Watch)
Kalimat 'Mentally ill Indonesians face
extreme torture, believed to be possessed by the devil or cursed' menjadi
judul dari pemberitaaan media International
BusinessTimes.
Human Rights Watch mengunjungi 16 lembaga swasta
dan pemerintah di seluruh Sumatera dan Jawa antara November 2014 dan Januari
2016. Dari penelitian tersebut, didapati bahwa praktik pengobatan dengan metode
pasung membuat para pasiennya justru mengalami jenis kekerasan seksual dan
fisik. Pemasungan bukan solusi.
Mereka bahkan dipaksa untuk menjalani perawatan
seperti pengasingan, kontrasepsi paksa, dibatasi geraknya dan menerima terapi
kejut listrik.
Pasung dianggap sebagaian masyarakat sebagai
suatu metode pengobatan. Dalam kasus ini, pasien dibatasi geraknya, kerap dalam
kondisi telanjang, dan dalam banyak kasus tak keluar ruangan selama
bertahun-tahun.
Pemasungan
(ilustrasi).
Peneliti HRW berbicara dengan salah satu orang yang memasung putrinya selama 15
tahun. Ia mengatakan takut anaknya akan melakukan hal yang tak diinginkan.
Sementara ia tak punya uang untuk membawanya ke dokter.
"Dia menjadi sangat tak terkendali, menggali
tanaman orang dan makan jagung mentah langsung dari pohon. Saya merasa malu dan
takut dia akan melakukannya lagi," ujarnya.
Pria yang tak menyebut namanya itu mengatakan ia awalnya mengikat pergelangan
tangan dan kaki putrinya dengan kabel. Tapi putrinya berhasil melepaskan diri,
sehingga ia pun memasung anaknya itu. Meski pria itu mengaku membebaskan
putrinya dua bulan setelah kunjungan HRW, namun ia mengatakan telah mengurung
anaknya itu selama satu setengah dekade di kamarnya yang tak pernah dibersihkan.
Anaknya itu tak pernah mandi, tak berpakaian dan tidak
dikunjungi. Ia hanya dua kali kontak dengan dunia saat ada yang memberi makan
melalui sebuah lubang di dinding, atau saat anak-anak melempari kamarnya dengan
batu.
Dampak yang Diakibatkan Karena Pemasungan
Pemasungan orang dengan gangguan jiwa berat
memperburuk kondisi fisik dan kejiwaan. Lingkungan tak sehat akibat aktivitas
hidup di satu tempat membuat penderita rentan penyakit lain.
”Penderita gangguan jiwa berat (skizofrenia)
harus dapat terapi obat-obatan dan dukungan penuh keluarga,” kata Guru Besar
Kedokteran Jiwa Universitas Airlangga Hendy Muagiri Margono saat dihubungi dari
Jakarta, Sabtu (8/10). Kemunduran kondisi kejiwaan penderita terlihat dari
perilaku menarik diri dari lingkungan, hidup di dunianya, berbicara sendiri,
hingga tak kenal lagi orang yang dulu dekat.
Selain terapi obat, keluarga perlu memanusiakan
penderita. Pada tingkat tertentu, penderita harus diajar mandiri, seperti
makan, cuci piring, mandi, hingga sosialisasi dengan orang lain.
Penyakit susulan
Penyakit penyerta yang muncul akibat pemasungan
umumnya terkait kebersihan. Hampir seluruh aktivitas orang yang dipasung,
termasuk buang air, di tempat yang sama. Pola makan pun umumnya tak sehat
sehingga mengurangi daya tahan tubuh.
Kementerian Kesehatan menduga ada 20.000
penderita gangguan jiwa berat dipasung di Indonesia karena keluarga malu dan
khawatir orang lain terluka.
Menurut dosen Psikologi Klinis Universitas Gadjah
Mada Subandi, pemasungan dibolehkan jika penderita membahayakan orang lain. Di
rumah sakit, kaki penderita kadang dirantai atau pasien dikucilkan di ruang
isolasi. ”Masyarakat sering salah kaprah dengan memasung terus-menerus. Sikap
agresif penderita tak selamanya,” tegasnya.
Saat agresivitas muncul, terapi obat jadi
penting. Saat agresivitas penderita hilang dan dalam kendali obat-obatan,
diperlukan peran psikolog dan keluarga.
Kenali gejala
Skizofrenia terjadi akibat penderita tak mengenal
realitas. Gejalanya sering disertai halusinasi, tak kenal diri sendiri, bicara
sendiri, hingga tertawa sendiri.
Penyakit ini umumnya diturunkan dan muncul saat
remaja. Risiko dapat ditekan dengan membekali anak-anak cara mengendalikan
emosi agar saat stres atau pikiran berat mereka mampu mengatasi.
Menurut Hendy, skizofrenia sebenarnya bisa
disembuhkan. Namun, umumnya hanya sepertiga penderita yang sembuh normal.
Sepertiga lainnya sembuh secara sosial, bisa bergaul dengan sesama meski untuk
hal tertentu harus disuruh, sementara sepertiga sisanya sering kambuh.
”Kesembuhan dan kekambuhan penderita skizofrenia
sangat ditentukan dukungan emosi keluarga,” kata Subandi. Kini, Jamkesmas
menyediakan obat-obat bagi penderita skizofrenia di puskesmas. (MZW)
Pemasungan
Adalah Pelanggaran HAM
Pemasungan terhadap orang
yang diduga mengidap gangguan kejiwaan merupakan tindakan yang bertentangan
dengan HAM. Tindakan pemasungan merupakan gejala yang umum ditemukan di negara
berkembang, termasuk di Indonesia. Ketiadaan aturan hukum, rendahnya tingkat
pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap gejala gangguan kejiwaan, serta
keterbatasan ekonomi merupakan faktor yang mendeterminasi munculnya kejadian
pasung.
Pemasungan ODS (Orang Dengan Skizofrenia) melanggar
beberapa Undang-undang, dan secara hati nurani tidak bisa dibenarkan. Apabila
anda melihat disekitar anda ada pemasungan ODS, mohon dilaporkan ke aparat
terdekat. Berikut adalah beberapa peraturan yang melarang pemasungan ODS.
setiap
orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya
setiap
orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan
batin
setiap
orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat
PASAL 42
Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik
dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan
bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai
dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama
sebagai warga negara.
PASAL 149
Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang,
mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu
ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di
fasilitas pelayanan kesehatan.
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas
kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam
dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
UNDANG-UNDANG
RI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA
PASAL 86
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan,
penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan,
penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap odmk dan odgj atau tindakan lainnya
yang melanggar hak asasi odmk dan odgj, dipidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dinas Kesehatan Kab. Lamongan melalui Seksi Rujukan
dan Khusus bidang Pelayanan Kesehatan telah menggalakan Program Bebas Pasung
yang dimulai dengan pencarian dan pendataan penderita Gangguan jiwa yang
dipasung, dan hasilnya mulai 2013 sampai dengan Januari 2015 telah ditemukan 60
kasus Pasung yang tersebar di 19 wilayah kecamatan di kab. Lamongan.
Upaya lain yang dilakukan
1.Mengadakan pertemuan petugas jiwa
terkait program Menuju Lamongan Bebas Pasung.
2.Merujuk Penderita Gangguan jiwa yang
dipasung ke RSJ Menur, baik yang memiliki Kartu BPJS ataupun yang tidak. Bagi
yang tidak memiliki kartu BPJS Penderita tetap mendapatkan pelayanan dengan
menggunakan dana JAMKESDA 100% Provinsi. Adapun kelengkapan administrasi yang
harus dilengkapi yaitu :
Bagi peserta BPJS
oKartu
Jamkesmas / BPJS
oRujukan
Puskesmas / RS
oFC KTP dan
KK
JAMKESDA 100% Provinsi
oFC KTP dan
KSK
oSurat
Keterangan dari Puskesmas, mengetahui Ka. Dinas Kesehatan
oRujukan
Puskesmas / RS
3.Pengadaan Obat – obatan Jiwa bantuan
dari Kementrian Kesehatan RI sebanyak 10 item obat senilai Rp. 125.981.970; dan
telah di alokasikan ke puskesmas.
4.Mempersiapkan satu puskemas dengan
program unggulan Jiwa.
5.Kunjungan ke Penderita gangguan Jiwa
yang masih dipasung, yang dilaksanakan langsung oleh Kabid Pelayanan Kesehatan
ibu. Umuronah, SST, M.Kes. dalam rangka memotivasi agar keluarga bersedia
merujuk penderita ke RSJ.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan telah membuahkan
hasil, dari 60 kasus pasung yang ditemukan tinggal 26 yang masih terpasung. 15
orang dirawat di RSJ dan sisanya rawat jalan di Puskesmas.
Berikut adalah berita dan solusi dari pemasungan di
negri kita ini semoga semakin baiknya penangan oarang-orang yang mengidap
gangguan jiwa di negri ini semakin diperhatikan dan tidak diterlantarkan
seperti diakukan pemasungan.
