HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN ANTAR
PERSONAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
Pengertian Hukum Pranata
Pembangunan
HUKUM adalah
peraturan
atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau
pemerintah
PRANATA adalah
sistem tingkah laku sosial yg bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yg
mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai
kompleks kebutuhan manusia dl masyarakat; institusi
PEMBANGUNAN
adalah perubahan individu/kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan
kesejahteraan hidup.
HUKUM PRANATA
PEMBANGUNAN adalah
peraturan resmi yang mengikat yang mengatur tentang interaksi antar individu
dalam melakukan perubahan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.
Sedangkan dalam dunia arsitektur khususnya Hukum
Pranata Pembangunan lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan hidup yang
berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan binaan.
Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak
antar individu yang terkait seperti adalah pemilik (owner), konsultan
(arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka
mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.
Empat unsur yang
dimiliki hukum pranata pembangunan :
1.
Manusia
Unsur
pokok dari pembangunan yang paling utama adalah manusia.Karena manusia
merupakan sumber daya yang paling utama dalam menentukan pengembangan
pembangunan.
2.
Sumber daya alam
Sumber
daya alam merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sumber daya alam sebagai
sumber utama pembuatan bahan material untuk proses pembangunan.
3.
Modal
Modal
faktor penting untuk mengembangkan aspek pembangunan dalam suatu daerah.Apabila
semakin banyak modal yang tersedia semakin pesat pembangunan suatu
daerah.
4.
Teknologi
Teknologi
saat ini menjadi faktor utama dalam proses pembangunan.Dengan teknologi dapat
mempermudah, mempercepat proses pembangunan.
Pembangunan Antar Personal
Pembangunan
antar personal adalah pembangunan yang melibatkan
dua pihak personal baik antar lembaga, antar individu, atau antar lembaga
dengan individu, tanpa adanya peran dari masyarakat sekitar.
Contoh Kontrak Kerja
Partisipasi Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan
pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan
bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Kartasasmita (1996:63),
pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional.
Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan
sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses
pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi
lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku (Soetomo,2008:8).
Hoofsteede dalam
Khairuddin (1992:125), membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan :
1. Partisipasi
inisiasi (inisiation participation) adalah partisipasi yang mengundang
inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota
masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan
kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi
legitimasi (legitimation participation) adalah partisipasi pada tingkat
pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi
eksekusi (execution participation) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.
Nama : Satriya Aji Saputra
NPM : 2A314083
Kelas : 3TB04
Sumber :
