Praktik Pemasungan di Indonesia Jadi Keprihatinan Dunia

Sering kita dengar diberita tentng pemasungan di negar Indonesia ini. Bahkan berit pemsungan di negara kita ini sampai terdengar ke manca negara hingga sebagi perbincangan yang cukup serius di luar sana. Berikut pengulasan-pengulasan tentang masalah pemasungan dari berita-berita pemasungn di negara ini, pembicaraan medis dari Inggris tentang pemasungan, undang-undang pelanggaran pemasungan, serta upaya penanggulangan pemasungan.  

Human Rights Watch (HRW) merillis data terbaru mengenai kasus pemasungan masyarakat Indonesia. Menurut laporan tersebut, 57 ribu orang didiagnosis mengalami masalah kejiwaan.

The Guardian pada Senin (21/3), mengutip laporan Human Right Watch (HRW) menyatakan meski pasung telah dilarang sejak 1977, namun stigma abadi dan kurangnya perawatan kesehatan mental kronis dan dukungan masyarakat membuat pemasungan masih meluas.

Angka terbaru dari pemerintah Indonesia menunjukkan lebih dari 57 ribu orang di Indonesia pernah mengalami pemasungan setidaknya sekali, dan 18.800 masih di rantai atau dikurung hingga kini. Pada 2014, sekitar 1.274 kasus pemasungan dilaporkan di 21 provinsi dengan 93 persen kasus diselamatkan oleh warga. Namun tak ada data berapa yang berhasil di rehabilitasi dan berapa banyak yang kembali di pasung.      

Jumlah tak sedikit dari korban praktik pemasungan itu ternyata menarik perhatian dan menjadi keprihatinan dunia. Kabar menyedihkan tersebut juga disorot beberapa media asing.

Di mana mereka digambarkan hidup terbelenggu, dirantai, dan mengalami trauma dalam ruangan sempit atau klaustrofobia.

Korban kasus praktik pemasungan di Indonesia. (Andrea Star Reese/Human Rights Watch)

"Laporan ringkas berjudul 'Living in Hell' memberikan gambaran suram tentang pengabaian penduduk Indonesia yang mengalami sakit mental. Masih ada praktik pemasungan yang berlangsung di seluruh negeri meskipun larangan skala nasional telah dikeluarkan pada tahun 1977," tulis Time dalam artikel berjudul Thousands of Mentally Ill Indonesians Are Imprisoned in Shackles, Report Says'.

Laporan ini mencatat bahwa perawatan orang dengan gangguan mental di Indonesia sangat seringkali bertolak belakang dengan akar tradisi budaya masyarakatnya.

Media Inggris The Independent juga mengangkat keprihatinan terhadap kasus tersebut, dengan memuat artikelnya berjudul, Indonesia's mentally ill 'shackled and sexually abused' in care centres.

Sementara The Guardian menulis kisah dengan tajuk 'Living in hell': mentally ill people in Indonesia chained and confined.

Korban kasus praktik pemasungan di Indonesia. (Andrea Star Reese/Human Rights Watch)

Kalimat 'Mentally ill Indonesians face extreme torture, believed to be possessed by the devil or cursed' menjadi judul dari pemberitaaan media International Business Times.

Human Rights Watch mengunjungi 16 lembaga swasta dan pemerintah di seluruh Sumatera dan Jawa antara November 2014 dan Januari 2016. Dari penelitian tersebut, didapati bahwa praktik pengobatan dengan metode pasung membuat para pasiennya justru mengalami jenis kekerasan seksual dan fisik. Pemasungan bukan solusi.

Mereka bahkan dipaksa untuk menjalani perawatan seperti pengasingan, kontrasepsi paksa, dibatasi geraknya dan menerima terapi kejut listrik.

Pasung dianggap sebagaian masyarakat sebagai suatu metode pengobatan. Dalam kasus ini, pasien dibatasi geraknya, kerap dalam kondisi telanjang, dan dalam banyak kasus tak keluar ruangan selama bertahun-tahun.

Pemasungan (ilustrasi).

Peneliti HRW berbicara dengan salah satu orang yang memasung putrinya selama 15 tahun. Ia mengatakan takut anaknya akan melakukan hal yang tak diinginkan. Sementara ia tak punya uang untuk membawanya ke dokter.

"Dia menjadi sangat tak terkendali, menggali tanaman orang dan makan jagung mentah langsung dari pohon. Saya merasa malu dan takut dia akan melakukannya lagi," ujarnya.

Pria yang tak menyebut namanya itu mengatakan ia awalnya mengikat pergelangan tangan dan kaki putrinya dengan kabel. Tapi putrinya berhasil melepaskan diri, sehingga ia pun memasung anaknya itu. Meski pria itu mengaku membebaskan putrinya dua bulan setelah kunjungan HRW, namun ia mengatakan telah mengurung anaknya itu selama satu setengah dekade di kamarnya yang tak pernah dibersihkan.

Anaknya itu tak pernah mandi, tak berpakaian dan tidak dikunjungi. Ia hanya dua kali kontak dengan dunia saat ada yang memberi makan melalui sebuah lubang di dinding, atau saat anak-anak melempari kamarnya dengan batu.

Dampak yang Diakibatkan Karena Pemasungan

Pemasungan orang dengan gangguan jiwa berat memperburuk kondisi fisik dan kejiwaan. Lingkungan tak sehat akibat aktivitas hidup di satu tempat membuat penderita rentan penyakit lain.

”Penderita gangguan jiwa berat (skizofrenia) harus dapat terapi obat-obatan dan dukungan penuh keluarga,” kata Guru Besar Kedokteran Jiwa Universitas Airlangga Hendy Muagiri Margono saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (8/10). Kemunduran kondisi kejiwaan penderita terlihat dari perilaku menarik diri dari lingkungan, hidup di dunianya, berbicara sendiri, hingga tak kenal lagi orang yang dulu dekat.

Selain terapi obat, keluarga perlu memanusiakan penderita. Pada tingkat tertentu, penderita harus diajar mandiri, seperti makan, cuci piring, mandi, hingga sosialisasi dengan orang lain.

Penyakit susulan

Penyakit penyerta yang muncul akibat pemasungan umumnya terkait kebersihan. Hampir seluruh aktivitas orang yang dipasung, termasuk buang air, di tempat yang sama. Pola makan pun umumnya tak sehat sehingga mengurangi daya tahan tubuh.

Kementerian Kesehatan menduga ada 20.000 penderita gangguan jiwa berat dipasung di Indonesia karena keluarga malu dan khawatir orang lain terluka.

Menurut dosen Psikologi Klinis Universitas Gadjah Mada Subandi, pemasungan dibolehkan jika penderita membahayakan orang lain. Di rumah sakit, kaki penderita kadang dirantai atau pasien dikucilkan di ruang isolasi. ”Masyarakat sering salah kaprah dengan memasung terus-menerus. Sikap agresif penderita tak selamanya,” tegasnya.

Saat agresivitas muncul, terapi obat jadi penting. Saat agresivitas penderita hilang dan dalam kendali obat-obatan, diperlukan peran psikolog dan keluarga.

Kenali gejala

Skizofrenia terjadi akibat penderita tak mengenal realitas. Gejalanya sering disertai halusinasi, tak kenal diri sendiri, bicara sendiri, hingga tertawa sendiri.

Penyakit ini umumnya diturunkan dan muncul saat remaja. Risiko dapat ditekan dengan membekali anak-anak cara mengendalikan emosi agar saat stres atau pikiran berat mereka mampu mengatasi.

Menurut Hendy, skizofrenia sebenarnya bisa disembuhkan. Namun, umumnya hanya sepertiga penderita yang sembuh normal. Sepertiga lainnya sembuh secara sosial, bisa bergaul dengan sesama meski untuk hal tertentu harus disuruh, sementara sepertiga sisanya sering kambuh.

”Kesembuhan dan kekambuhan penderita skizofrenia sangat ditentukan dukungan emosi keluarga,” kata Subandi. Kini, Jamkesmas menyediakan obat-obat bagi penderita skizofrenia di puskesmas. (MZW)

Pemasungan Adalah Pelanggaran HAM

Pemasungan terhadap orang yang diduga mengidap gangguan kejiwaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Tindakan pemasungan merupakan gejala yang umum ditemukan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Ketiadaan aturan hukum, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap gejala gangguan kejiwaan, serta keterbatasan ekonomi merupakan faktor yang mendeterminasi munculnya kejadian pasung.

Pemasungan ODS (Orang Dengan Skizofrenia) melanggar beberapa Undang-undang, dan secara hati nurani tidak bisa dibenarkan. Apabila anda melihat disekitar anda ada pemasungan ODS, mohon dilaporkan ke aparat terdekat. Berikut adalah beberapa peraturan yang melarang pemasungan ODS.

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

PASAL 9

• setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
• setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
• setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat

PASAL 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

PASAL 148 AYAT (1) 

Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

PASAL 149

Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

3. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (“KUHP”)

PASAL 333 AYAT (1)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

4. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

PASAL 86

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap odmk dan odgj atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi odmk dan odgj, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kesehatan Kab. Lamongan melalui Seksi Rujukan dan Khusus bidang Pelayanan Kesehatan telah menggalakan Program Bebas Pasung yang dimulai dengan pencarian dan pendataan penderita Gangguan jiwa yang dipasung, dan hasilnya mulai 2013 sampai dengan Januari 2015 telah ditemukan 60 kasus Pasung yang tersebar di 19 wilayah kecamatan di kab. Lamongan.

Upaya lain yang dilakukan  

1.      Mengadakan pertemuan petugas jiwa terkait program Menuju Lamongan Bebas Pasung.

2.      Merujuk Penderita Gangguan jiwa yang dipasung ke RSJ Menur, baik yang memiliki Kartu BPJS ataupun yang tidak. Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS Penderita tetap mendapatkan pelayanan dengan menggunakan dana JAMKESDA 100% Provinsi. Adapun kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi yaitu :

Bagi peserta BPJS

o    Kartu Jamkesmas / BPJS

o    Rujukan Puskesmas / RS

o    FC KTP dan KK

JAMKESDA 100% Provinsi

o    FC KTP dan KSK

o    Surat Keterangan dari Puskesmas, mengetahui Ka. Dinas Kesehatan

o    Rujukan Puskesmas / RS

3.      Pengadaan Obat – obatan Jiwa bantuan dari Kementrian Kesehatan RI sebanyak 10 item obat senilai Rp. 125.981.970; dan telah di alokasikan ke puskesmas.

4.      Mempersiapkan satu puskemas dengan program unggulan Jiwa.

5.      Kunjungan ke Penderita gangguan Jiwa yang masih dipasung, yang dilaksanakan langsung oleh Kabid Pelayanan Kesehatan ibu. Umuronah, SST, M.Kes. dalam rangka memotivasi agar keluarga bersedia merujuk penderita ke RSJ.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil, dari 60 kasus pasung yang ditemukan tinggal 26 yang masih terpasung. 15 orang dirawat di RSJ dan sisanya rawat jalan di Puskesmas.

Berikut adalah berita dan solusi dari pemasungan di negri kita ini semoga semakin baiknya penangan oarang-orang yang mengidap gangguan jiwa di negri ini semakin diperhatikan dan tidak diterlantarkan seperti diakukan pemasungan.

Sumber:

http://global.liputan6.com/read/2464917/praktik-pemasungan-di-indonesia-jadi-keprihatinan-dunia

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/03/21/o4dmx5377-medis-inggris-soroti-19-ribu-kasus-pemasungan-di-indonesia

http://health.kompas.com/read/2011/10/10/02390135/pemasungan.berdampak.buruk

http://lamongankab.go.id/instansi/dinkes/pemasungan-ods-adalah-pelanggaran-ham/