TUGAS ENVIROMENTAL (AMDAL)

ENVIROMENTAL  (AMDAL)

PENGERTIAN AMDAL

AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

         

Dalam kajian AMDAL, yang nantinya akan dilakukan proses adalah dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat, maka kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun. Apabila dalam suatu rencana kegiatan, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan berdasarkan hasil kajian AMDAL.

           

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 PP no.27 tahun 1999 tentang AMDAL, Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

1)      Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;       

2)      Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;

3)   Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan  kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

4)   Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan,  serta lingkungan sosial dan budaya;

5)   Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi  sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;          

6)      Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;   

7)      Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;           

8)     Penerpan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan  hidup;

9)      Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahan negara.         

Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yangdiputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu: Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Dokumen Ringkasan Eksekutif.

1.        Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)    
KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkupserta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDALmeliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secaralebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL.Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologiyang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruanglingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antaraPemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

2.        Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)          
ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermatterhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampakdampakpenting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap criteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

3.        Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)  
RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

4.        Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL): 
RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

5.        Ringkasan Eksekutif        
Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.

PARAMETER AMDAL

Parameter atau atribut lingkungan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis :

-          Parameter terperinci yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan keadaan lingkungan di mana setiap perubahan dari parameter ini akan merupakan indikator dari perubahan-perubahan dalam lingkungan yang bersangkutan.

-          Parameter umum yaitu suatu tinjauan singkat atas parameter lingkungan yang secara umum dapat menggambarkan sifat dari dampak-dampak yang potensial terhadap lingkungan.

-          Parameter controversial yaitu parameter lingkungan yang karena usaha-usaha pembangunan fisik mendapat dampak lingkungan tertentu atas dampak yang terjadi ini kemudian timbul suatu reaksi yang bertentangan dari masyarakat umum.

Parameter lingkungan yang harus dianalisis pada operasi AMDAL, meliputi :

A. Dampak lingkungan langsung :

Faktor fisis biologis :

·       Udara

·       Air

·       Lahan

·       Aspek ekologi hewan dan tumbuhan

·       Suara

·       SDA termasuk kebutuhan energi

Faktor Sosial Budaya

·         Taat cara hidup

·         pola kebutuhan psikologis

·         sistem psikologis

·         kebutuhan lingkungan sosial

·         pola sosial budaya

Faktor Ekonomi

·      Ekonomi regional dan ekonomi perkotaan

·      Pendapatan dan pengeluaran sector public

·      Konsumsi dan pendapatan perkapita

B. Dampak lingkungan langsung :

– Perluasan pemanfaatan lahan          
– Pengembangan kawasan terbangun  
– Perubahan gaya hidup karena meningkatnya daya mobilitas masyarakat dll.        

  
         Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dikemukakan bahwa “Analisis Dampak Lingkungan” adalah suatu studi tentang kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai karakteristik sosial ekonomi dan biologis dari suaut lingkungan yang mungkin disebabkan oleh suatu tindakan yang direncanakan maupun tindakan pembangunan yang telah dilaksanakan dan merupakan ancaman terhadap lingkungan.

Dokumen AMDAL terdiri dari :

·         Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL)

·         Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

·         Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

·         Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

AMDAL digunakan untuk:

·         Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah

·         Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan

·         Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan

·         Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

·         Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha    dan atau kegiatan

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:

Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL

·      Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan

·      Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1.  Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012.

2.   Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010.

3.   Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006.

4.    Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008.

INTI  AMDAL

Terdapat beberapa hal yang terdapat didala fungsi AMDAL,yaitu definisi AMDAL,Dasar hukum AMDAL,Tujuan dan sasaran AMDAL,Fungsi dari studi AMDAL itu sendiri,dan juga penanggung jawab AMDAL.

Definisi AMDAL merupakan kajian yang patut dipelajari karena dapat memberi manfaat dengan menganalisis dampak kerusakan pada lingkungan dan menggunakan proses untuk pengambilan keputusan saat memutuskan suatu hal. Lalu Dasar Hukum AMDAL yang sudah tertera di suatu artikel, adalah PP No.27/ 1999 yang di dukung oleh paket keputusan menteri lingkungan hidup tentang jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dan keputusan kepala BAPEDAL tentang pedoman penentuan dampak besar dan penting.

Tujuan dan sasaran AMDAL yaitu menjamin kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan yang dapat berjalan lancar dengan meminimalisir hal negatif yang akan terjadi pada lingkungan dan dapat memanfaatkan lingkungan sekitar se efisien mungkin dan mempunyai dampak positif. Penanggung jawab AMDAL secara umum terhadap koordinasi pelaksanaannya adalah BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan).

Fungsi dari AMDAL itu sendiri juga berbeda-beda,tergantung pada pihak pihak yang berpengaruh pada proses pelaksaan AMDAL. Misalkan pemerintah, yang berfungsi untuk mengatur proses perencanaan kegiatan AMDAL. Dan juga manusia yang berfungsi untuk melakukan anailisis pada AMDAL dan juga melakukan kegiatan yang berdampak positif pada lingkungan.

 PROSEDUR AMDAL

Prosedur AMDAL terdiri dari:

1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Yang menjadi pertimbangan dalam penapisan adalah mengacu pada dasar pertimbangan suatu kegiatan menjadi wajib amdal dalam kep-menlh no. 17 tahun 2001 yaitu:

a.  Kep-BAPEDAL Nomor 056/1994 tentang Pedoman Dampak penting yang mengulas mengenai ukuran dampak penting suatu kegiatan.

b.  Referensi internasional mengenai kegiatan wajib AMDAL yang diterapkan oleh beberapa Negara.

c.  Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak negatif penting.

d.  Beberapa studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kaitannya dengan kegiatan wajib AMDAL.

e.  Masukan dan usulan dari berbagai sektor teknis terkait.

2. Proses pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

3. Proses pelingkupan (scoping)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

5. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

CONTOH KASUS AMDAL

Tempo.co, Jakarta - Pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menuai pro dan kontra. Sebagian penduduk setempat yang didukung sejumlah ahli menilai analisis mengenai dampak lingkungan PT Semen Indonesia janggal.

“Ada banyak cacat dalam amdal PT Semen Indonesia,” kata peneliti lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Soerya Adiwibowo. Soerya adalah anggota tim Kementerian Lingkungan Hidup yang meneliti kasus tersebut. Dia juga menjadi saksi ahli yang diajukan warga Kendeng Utara dalam perkara melawan PT Semen Indonesia.       

  

Hasil kajian tim Kementerian Lingkungan Hidup yang salinannya diperoleh Tempo menyatakan amdal PT Semen Indonesia tak memaparkan kondisi lapangan sebenarnya. Misalnya, ada daerah resapan air—disebut ponor, mata air, dan gua yang tidak dicantumkan di amdal PT Semen Indonesia. 

        Penelusuran tim investigasi Majalah Tempo menunjukkan ada dua gua, empat ponor, dan tujuh mata air—disebut “belik” dalam bahasa setempat—di kawasan tapak Semen Indonesia. Eko Teguh Paripurno, ahli geologi asal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mendukung temuan Tempo. Begitu pula anggota klub penelusuran gua Acintyacunyata Speleological Club (ASC), Petra Sawacana. “Tak terbantahkan, ada ponor, gua, dan mata air di kawasan penambangan,” kata Eko.

  

Seorang sumber yang mengetahui proses penyusunan amdal PT Semen Indonesia mengatakan, dokumen amdal yang diserahkan ke komisi penilai amdal di tingkat provinsi sebenarnya tak lengkap. Menurut sumber ini, tak ada surat kesesuaian tata ruang daerah. 

  “Banyak kajian dalam dokumen tidak lengkap, terutama yang terkait dengan karst,” ujar sumber ini. Karst adalah daerah resapan air yang menjaga ketersediaan air. 

     Kejanggalan lain, ada narasumber dalam tim penyusun amdal yang namanya dicatut. Dwi Sasongko, peneliti Universitas Diponegoro Semarang, mengatakan namanya dicantumkan sebagai narasumber ahli ilmu lingkungan dalam amdal tanpa pemberitahuan. “Saya tak ikut menyusun dokumen itu karena merupakan anggota komisi penilai dari provinsi,” ujar Dwi Sasongko.       Sejumlah pihak juga menilai pembangunan pabrik semen tak sesuai dengan Peraturan Daerah Rembang No 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031. Sebabnya, kawasan yang bakal ditambang termasuk kawasan lindung geologi sehingga tak boleh dirusak.

Satriya Aji Saputra 2A314083

2TB04

Sumber:

https://taufikhidayah21.wordpress.com/2014/11/21/bab-vi-environment-impact-analysis-amdal/

http://handikasputera.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-amdal.html

https://m.tempo.co/read/news/2015/09/18/078701899/begini-kejanggalan-amdal-pt-semen-indonesia-di-rembang/1

TUGAS PERENCANAAN FISIK PEMBANGUNAN

Perencanaan Fisik Pembangunan > Distribusi Tata Ruang Lingkup

Perencanaan fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisik. Proses perencanaan fisik pembangunan harus melaksanakan amanat UUD 1945 Amandemen tentang pemilihan umum langsung oleh rakyat. Perencanaan pembangunan nasional masih dibutuhkan mengingat amanat Pembukaan UUD 1945 dan kondisi faktual geografis, sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia yang beranekaragam, dan kompleks.

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dibagi menjadi dua Sub Bidang yaitu,

1.      Sub Bidang Tata Ruang & Lingkungan

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

·     Membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok di bidang tat ruang dan lingkungan.

·   Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Tata Ruang dan Lingkungan yang serasi.

·  Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan.

·    Melaksanakan koordinasi kepada instansi yang berkaitan dengan sub bidang Tata Ruang dan Lingkungan.

·    Melaksanakan inventarisasi permasalahan di Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah.

·     Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

·     Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.        Sub Bidang Prasarana Wilayah

Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas antara lain sebagai berikut,

·     Membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok di Sub Budang Prasarana Wilayah

·     Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang Prasarana Wilayah

·     Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan PU, Perumahan dan Perhubungan.

·      Melaksanakan koordinasi kepada instansi yang berkaitan dengan Sub Bidang Prasarana Wilayah.

·      Melaksanakan inventarisasi permasalahan di Sub Bidang Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah.

·      Memberikan saran dan pertimbangan kepada aasan sesuai dengan bidang tugasnya.

·      Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalamUndang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengakomodasi seluruh tuntutan pembaharuan sebagai bagian dari gerakan reformasi. Perencanaan pembangunan nasional harus dapat dilaksanakan secara terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Rencana pembangunan nasional dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Kemudian,Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) yang berupa penjabaran visi dan misi presiden dan berpedoman kepada RPJP Nasional. Sedangkan untuk daerah, RPJM Nasional menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah (RPJMD).

Di tingkat nasional proses perencanaan dilanjutkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sifatnya tahunan dan sesuai dengan RPJM Nasional. Sedangkan di daerah juga disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP.

Rencana tahunan sebagai bagian dari proses penyusunan RKP juga disusun oleh masing-masing kementerian dan lembaga dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kementerian atau Lembaga dan di daerah Renja-SKPD disusun sebagai rencana tahunan untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Rencana kerja atau Renja ini disusun dengan berpedoman kepada Renstra serta prioritas pembangunan yang dituangkan dalam rancangan RKP, yang didasarkan kepada tugas dan fungsi masing-masing instansi.

SKEMA PROSES PERENCANAAN 

PERAN PERENCANAAN

Peran Perencanaan dalam 4 lingkup :

·         Lingkup Nasional

·         Lingkup Regional

·         Lingkup Lokal

·         Lingkup Sektor Swasta

1.      LINGKUP NASIONAL

Kewenangan semua instasi tingkat pemerintahan pusat berada dalam lingkup kepentingan secara sektoral. Perencanaan fisik pada tingkat nasional tidak memepertimbangkan distribusi kegiatan tata ruang secara spesifikasi dan mendetail.Departemen-departemen yang berkaitan adalah yang langsung dengan perencanaan fisik khususnya terkait dengan pengembangan wilayah, antara lain.

–       Dep. Pekerjaan Umum

–       Dep. Perhubungan

–       Dep. Perindustrian

–       Dep. Pertanian

–       Dep. Pertambangan

2.      LINGKUP REGIONAL

Instasi yang berwenang dalam perencanaan pembangunan pada tingkat regional di Indonesia adalah pemda tingkat 1 di samping adanya dinas-dinas daerah maupun vertikal, walaupun pertingkat kota dan kabupaten konsistensi sejalan dengan ketentuan rencana pembangunan yang telah di gariskan di atas (tingkat nasional dan regional) daerah tingkat II itu sendiri masih mempunyai ketentuan dalam mengurus perencanaan wilayah sendiri , antara lain:

–       Dinas PU (Pekerjaan Umum)

–       DLLAJR

–       Kantor wilayah yang mengkoordinasi adalah BAPPEDA tingkat 1 di setiap provinsi.

3.      LINGKUP LOKAL

Tingkat kodya atau kabupaten biasanya seperti di bebankan kepada dinas-dinas berdasarkan Kepres NO.27 Tahun 1980 untuk BAPPEDA tingkat II,  misalnya :

–       Dinas PU

–       Dinas Tata Kota

–       Dinas Kebersihan

–       Dinas Pengawasan Pembangunan Kota

–       Dinas Kesehatan

–       Dinas PDAM

4.      LINGKUP SEKTOR SWASTA

Lingkup swasta dulu hanya sebatas pada skala perencanaan pembangunan perumahan, jaringan utilitas, dan pusat perbelanjaan. Akan tetapi sekarang semakin positif yang menjadi indikator untuk memicu diri bagi instansi pemerintahan maupun BUMN, sehingga persaingan yang muncul menjadi tolak ukur bagi tiap-tiap kompetitor swasta dan pemerintah dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan atau produk.

STUDI KASUS : PEMBANGUNAN FISIK KURANG PERENCANAAN

Komisi C DPRD Gunungkidul mengritisi perencanaan pembangunan milik Pemerintah Kabupaten yang terkesan asal-asalan. Akibatnya banyak proyek yang terancam gagal terlaksana di tahun ini.

Salah satu sorotan terlihat dari adanya kegagalan lelang dalam pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) milik RSUD Wonosari senilai Rp4,8 miliar. Kegagalan terjadi dikarenakan mepetnya waktu pengerjaan. Oleh karenanya, pihak rumah sakit membatalkan program tersebut dan mengalokasikannya untuk kegiatan di tahun depan.

Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi mengatakan, kegagalan pembangunan instalasi di RSUD hanya contoh kecil dari program kegiatan fisik yang dimiliki pemkab. Kegagalan ini, kata dia, erat kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan yang amburadul. Akibatnya saat akan masuk proses lelang rekanan, dokumen perencanaan yang dimiliki tidak detail sehingga dikembalikan lagi.

Diakuinya, Komisi C sudah melakukan penelusuran. Hasilnya diketahui pihak RSUD memiliki perencanaan yang buruk. Hal tersebut terlihat terhadap anggaran perencanaan yang dimiliki hanya sebesar Rp50 juta. Padahal, kata Anton, harusnya sesuai dengan aturan, proses tersebut harus melalui mekanisme lelang. Namun faktanya, proses tersebut dipilih melalui penunjukan langsung. Akibatnya, hasil penyusunan perencanaan tidak maksimal, terbukti dalam dokumen untuk lelang dikembalikan oleh Unit Layanan Pengadaan karena spesifikasi bangunan belum komplit.

 Satriya Aji Saputra 2A314083

3TB04

Sumber:

http://infogunungkidul.com/perencanaan-fisik-amburadul-pembangunan-gedung-ibs-senilai-rp48-miliar-tertunda/

https://ferryrinaldy.wordpress.com/2014/12/20/perencanaan-fisik-pembangunan/

http://dinidwinanda.blogspot.co.id/2013/02/perencanaan-fisik-pembangunan.html

PENGAMATAN MANAJEMEN RUMAHSAKIT DHARMAIS

PENGAMATAN MANAJEMEN RUMAHSAKIT DHARMAIS

RUMAH  SAKIT  DHARMAISRumah Sakit Kanker DharmaisKementerian Kesehatan RI

Moto                     :  Tampil lebih baik ramah dan professional

Lokasi                  :   Jl. Letjen S.Parman Kav 84-86,

                                Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Nomor                  :  (021) 5681570

Organisasi

Kepemilikan          :  Pemerintah

Pengelolaan           :  Rumah Sakit publik

Status                   :  BLU     Penuh

Dasar penetapan    :  BLU     PP 23 Tahun 2005

Jenis                     :  Rumah sakit khusus

Direktur Utama     :  Sonar Soni Panigoro

Layanan

Klasifikasi             Kelas A

Spesialisasi          Kanker

Sejarah

Dibuka  8 Januari 1999; 17 tahun lalu

Website

Situs web            http://www.dharmais.co.id

Kebutuhan layanan kanker yang terpadu di Indonesia sudah lama dirasakan oleh para pakar penyakit kanker termasuk para staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Cita-cita untuk mendirikan  suatu rumah sakit kanker yang mampu memberikan layanan yang bersifat holistik dan terpadu telah lama dipendam. Kesempatan tersebut terbuka pada tahun 1988 ketika   ketua   Yayasan   Dharmais   Bp.  H.M. Soeharto meminta DR.Dr.A.Harryanto Reksodiputro untuk memikirkan model rumah sakit kanker yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dr A.Harryanto Reksodiputro segera menghubungi para pakar di FKUI dan memita nasehat Departemen Kesehatan serta Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian terbentuklah tim pembuatan usulan pendirian rumah sakit kanker pada bulan Oktober 1988. Usulan tersebut dapat diselesaikan pada bulan Desember 1988 dan diserahkan kepada ketua Yayasan Dharmais pada 9 Januari 1989. RS Kanker "Dharmais" diresmikan pada tanggal 30 Oktober 1993 oleh Presiden Republik Indonesia Bpk. H.M. Soeharto.

V i s i

Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan Nasional Kanker yang Komprehensif dan Terkemuka di tingkat Asia Pasifik tahun 2019

M i s i

-   Memberikan pelayanan kanker rujukan nasional tertinggi secara komprehensif dan terpadu berbasis Good Clinical Governance, Patient Safety, dan Patient Care Center.

- Menyelenggarakan pendidikan di bidang kanker yang profesional, bermutu, dan berkesinambungan berbasis Academic Health System.

-      Menyelenggarakan penelitian di bidang kanker berbasis bukti dan nilai yang dapat  diterapkan dalam pelayanan.

-      Menyelenggarakan registrasi kanker di tingkat rumah sakit yang akuntabel.

-     Mengembangkan sistem jejaring dengan institusi dalam dan luar negeri di bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian dalam penanggulangan kanker di masyarakat.

-   Menciptakan iklim kerja yang kondusif, ketersediaan SDM yang kompeten dan berbudaya kinerja -  tinggi serta sarfas dan IT sesuai best practice.

STRUKTUR  ORGANISASI

KONTRAK KERJA RSKD - Dirjen Perbendaharaan  Kementerian Keuangan tahun 2015

JOB DESCRIPTION

           DIREKTUR RUMAH SAKIT

A.   Tugas dan Tanggung Jawab Khusus

• - Bertanggung jawab langsung pada pemilik Rumah Sakit ( Direktur PT)
• -  Diangkat dan dipekerjakan langsung oleh Rumah Sakit ( Direktur PT)
• -  Bersama pemilik Rumah Sakit Direktur mengangkat kepala bagian
• - Direktur merupakan penanggung jawab penuh terhadap kemajuan atau kemunduran manajemen Rumah Sakit
• -  Membuat RPK ( Rencana Pelaksanaan Kegiatan)
• -  Pelayanan, administrasi, keuangan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan visi, misi, dan strategi kepada seluruh jajaran manajemen.
• - Membawahi langsung dan memiliki wewenang penuh untuk memerintah dan mengarahkan wakil direktur dan Bagian-bagian yang ada di Rumah Sakit
• -  Bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana kegiatan semesteran dan tahunan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
• -   Menetapkan bersama wakil direktur dalam usulan strategis untuk pengembangan Rumah Sakit sesuai dengan ilmu pengetahuan, merancang sumber pendapatan dan belanja Rumah Sakit dibantu jajaran manajemen.
• -   Bertanggung jawab terhadap kinerja, laporan-laporan pertanggung jawaban kerja terhadap bagian-bagian pelayanan di Rumah sakit.
• -   Bertanggung jawab terhadap kemajuan, kelangsungan, keuangan, dan operasional Rumah Sakit secara menyeluruh.
• -   Bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan-keputusan strategis dalam Rumah Sakit (Decission Maker)
• -   Siap dan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah besar yang timbul dalam manajemen Rumah Sakit (Problem Solving)
• -   Mampu memimpin, memerintah, member wewenang, teguran dengan tugas dan procedural serta mendelegasikan dan membagi tugas-tugas pokok dan penting pada wakil-wakilnya.
• -   Bertanggung jawab terhadap evaluasi kerja wakil-wakilnya, mampu membuat inovasi dan perubahan-perubahan serta ide-ide baru yang mampu membawa Rumah Sakit ke arah yang lebih baik.
• -  Mampu menjalankan, menterjemahkan keinginan dan perintah dari pemilik Rumah Sakit serta mampu memadukan ide-ide pribadi yang akan menjadi operasional Rumah Sakit ke depan.
• -  Membuat laporan-laporan rutin pada pemilik dan membuat laporan pertanggung jawaban setiap periode, yang periodenya ditentukan oleh Rumah Sakit.

B.   Tugas dan Tanggung Jawab Umum dan Harian

• -  Menjalin komunikasi dan informasi dengan wakil Direktur dan komite, tentang perkembangan operasional Rumah Sakit setiap hari/minggu/bulan.
• -  Memantau kondisi operasional Rumah Sakit setiap hari berdasarkan laporan-laporan harian semua Wakil Direktur.
• -   Bertanggung Jawab sebagai pengambil keputusan strategis harian atau mendelegasikan wewenang tersebut pada wakilnya saat direktur tidak ada di tempat.
• -    Memimpin briefing, meeting dan rapat-rapat penting rutin jajaran direksi
• -    Direktur juga bertugas sebagai dokter, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter.

 WAKIL DIREKTUR RUMAH SAKIT

A.   Tugas dan Tanggung Jawab Khusus

• -    Bertanggung jawab langsung bersama Direktur pada pemilik Rumah Sakit (Direktur PT)
• -    Diangkat dan dipekerjakan langsung oleh Rumah Sakit ( Direktur PT)
• -    Bersama Direktur mengangkat kepala bagian
• -    Wakil Direktur merupakan penanggung jawab penuh operasional manajemen Rumah Sakit
• -    Membantu Direktur Membuat RPK ( Rencana Pelaksanaan Kegiatan)
• -    Bertanggung Jawab bersama direktur atas Pelayanan, administrasi, keuangan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan visi, misi, dan strategi kepada seluruh jajaran manajemen.
• -     Memiliki wewenang penuh untuk memerintah dan mengarahkan Bagian-bagian yang ada di Rumah Sakit
• -    Bertanggung jawab bersama Direktur terhadap pembuatan rencana kegiatan semesteran dan tahunan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
• -     Menetapkan bersama wakil direktur dalam usulan strategis untuk pengembangan Rumah Sakit sesuai dengan ilmu pengetahuan, merancang sumber pendapatan dan belanja Rumah Sakit dibantu jajaran manajemen.
• -    Bertanggung jawab bersama Direktur  terhadap kinerja, laporan-laporan pertanggung jawaban kerja terhadap bagian-bagian pelayanan di Rumah sakit.
• -    Bertanggung jawab bersama terhadap kemajuan, kelangsungan, keuangan, dan operasional Rumah Sakit secara menyeluruh.
• -    Bertanggung jawab bersama direktur sebagai pengambil keputusan-keputusan strategis dalam Rumah Sakit (Decission Maker)
• -    Mampu menjalankan bersama direktur, menterjemahkan keinginan dan perintah dari pemilik Rumah Sakit serta mampu memadukan ide-ide pribadi yang akan menjadi operasional Rumah Sakit ke depan.
• -     Membuat laporan-laporan bersama direktur rutin pada pemilik dan membuat laporan pertanggung jawaban setiap periode, yang periodenya ditentukan oleh Rumah Sakit.

B.   Tugas dan Tanggung Jawab Umum dan Harian

• -    Menjalin komunikasi dan informasi dengan Direktur dan komite, tentang perkembangan operasional Rumah Sakit setiap hari/minggu/bulan
• -    Memantau kondisi operasional Rumah Sakit setiap hari berdasarkan laporan-laporan harian semua bagian
• -    Bertanggung Jawab sebagai pengambil keputusan strategis harian atau mendelegasikan wewenang tersebut pada wakilnya saat direktur tidak ada di tempat.
• -    Memimpin briefing, meeting dan rapat-rapat penting rutin jajaran direksi
• -    Direktur juga bertugas sebagai dokter, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter.

        KA.BAG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

A.   Tugas dan Tanggung Jawab Secara Umum :

a.          Bagian Medik

• -  Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Medik.
• -  Menyelenggarakan jasa medic sesuai dengan ketentuan dan prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di bidang medik
• -   Mengoperasionalkan investasi secara efisien dan efektif di dalam penyelenggaraan pelayanan medik.
• -   Memberikan penilaian dan saran alternative yang tepat mengenai kelayakan suatu investasi di bagian pelayanan medik.
• -   Menghitung kalkulasi harga pelayanan medik di rumah sakit AMANAH MAHMUDAH
• -   Memberikan laporan setiap bulannya tentang urusan pelayanan medic disertai hasil analisisnya, (dihubungkan dengan laporan keuangan dan pencatatan medik) kepada Kepala Bagian Medik
• -     Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan di urusan medic sebagai usulan kepada Kepala Bagian Medis.

b.          Urusan Penunjang Medik

• -        Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Medis
• -    Menyelenggarakan jasa pelayanan penunjang medic sesuai dengan ketentuan dan prosedur (SOP) di bidang penunjang medic.
• -  Menetapkan standar penyimpanan obat-obatan dan bahan medic di instalasi Farmasi, Laboratorium, Rontgen dan penunjang lainnya.
• -      Memberikan penilaiandan saran alternative yang tepat mengenai kelayakan suatu investasi di bagian sarana penunjang medic.
• -      Memberikan laporan kegiatan setiap bulannnya di bagian sarana penunjang medic disertai hasil analisisnya (dihubungkan dengan laporan keuangan dan pencatatan medic) kepada Kepala Bagian Medik.
• -    Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan di urusan sarana penunjang medic sebagai usulan kepada Kepala Bagian Medik.

c.          Urusan Rekam Medik

• -      Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Medis
• -     Menyelenggarakan pencatatan data medic sesuai dengan ketentuan dan prosedur (SOP) di bidang Rekam Medik
• -     Melakukan penerbitan laporan rumah sakit, dokumen dan informasi untuk kepentingan pasien, keluarga maupun pihak berwajib
• -     Melaksanakan ketentuan penerimaan dan pelepasan pasien rawat inap dan rawat jalan
• -     Melakukan pencatatan dan penyimpanan data medic secara tertib administrasi.
• -     Menyusun sisdur permintaan dan penggunaan data dari urusan pencatatan medic
• -     Memberikan laporan medic per bagian (Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Sarana Penunjang Umum) secara berkala (setiap minggunya), dengan akurat dan tepat waktu kepada Kepala Bagian Medik
• -        Memberikan bantuan jasa informasi medic Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH
• -   Menyusun sisdur klaim (Jasa Raharja dan Asuransi) untuk pasien Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH
• -    Menyiapkan semua kebutuhan dan perangkat yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kerja urusan pencatatan medic
• -    Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan di urusan pencatatan data medic sebagai usulan kepada Kepala Bagian Medik.
• -      Menyelenggarakan serta melaksanakan kebijakan dan ketentuan perusahaan dan peraturan pemerintah serta system dan prosedur di bidang keperawatan (Pelayanan dan Etika Keperawatan), Medik (medic, penunjang dan rekam medic)
• -      Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM di bidang keperawatan, medic.
• -     Meningkatkan pendapatan dan pengendalian biaya di Rumah Sakit, dengan melaksanakan program-program Rumah Sakit.
• -     Bertanggung jawab dalam pembuatan SOP dan system yang akan menggerakan semua bagian medis di Rumah Sakit dibantu oleh Ka.Bag administrasi dan pengembangan.
• -     Memiliki wewenang penuh dalam mengendalikan dan memerintah coordinator divisi-divisi yang menjadi bawahannya, agar bekerja sesuai aturan dan SOP yang ada
• -    Bertanggung jawab terhadap kualitas produk dan pelayanan baik terhadap Ka.Bag pelayanan maupun terhadap konsumen langsung.
• -    Bertanggung jawab terhadap kinerja, hasil kerja dan kualitas kerja yang menjadi bawahannya.
• -    Melakukan fungsi pengawasan (supervise) terhadap system, kebijakan dan SOP yang ada pada wilayah kerjanya sehingga dapat tetap berjalan dengan baik atau melakukan perombakan dan perubahan (fungsi inovasi) jika kebijakan, SOP system yang ada sudah tidak berfungsi maksimal melalui rapat direksi.
• -     Membuat laporan periodic.

d.          Tugas dan Tanggung Jawab Lain

• -   Memimpin briefing coordinator yang diadakan rutin dan melaporkan hasil briefing pada direktur.
• -    Melakukan pengawasan dan pemantauan harian langsung ke lapangan dibantu oleh Koordinator-koordinator yang menjadi bawahannya.
• -    Melakukan evaluasi dan membuat keputusan-keputusan harian dalam dalam wilayah kerjanya.
• -   Bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan mampu menyelesaikan masalah yang timbul tiap hari dalam wilayah kerjanya.
• -   Bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kelayakan inventaris perusahaan yang ada dalam wilayah kerjanya dengan melakukan perintah stock opname secara periodic pada coordinator-koordinator yang menjadi bawahannya.
• -    Bertanggung jawab memantau kebersihan, kenyamanan dan kerapihan seluruh area Rumah Sakit dengan menggerakkan semua staff bawahannya agar bekerja dengan maksimal.
• -    Membuat catatan dan laporan harian.
• -    Diangkat dan diberi wewenang sebagai Kepala bagian oleh Direktur dan Pemilik Perusahaan
• -     Bertanggung jawab langsung terhadap Wakil Direktur atau Direktur RS
• -    Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mendelegasikan system pada koordinator pelaksana yang ada dibawahnya .
• -  Bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan pada skala sedang yang berkaitan pada wilayah kerjanya masing-masing.
• -  Bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya masing-masing serta bertanggung jawab terhadap total quality control pada hasil kinerja bawahannya
• - Mampu memerintah, memiliki jiwa kepemimpinan, berani menegur dan mengarahkan bawahannya.
• - Bertanggung jawab membuat SOP dan peraturan-peraturan standar pada Koordinator-koordinator yang menjadi bawahannya, mensosialisasikannya dengan baik dengan persetujuan direktur.
• -    Membuat program –program baru setiap periode dan diajukan dalam rapat direksi.
• -   Membuat catatan dan laporan personal staff, kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib semua staff yang menjadi bawahannya, untuk kemudian dilaporkan pada divisi HRD (personalia)
• -  Membuat laporan-laporan rutin tentang perkembangan operasional Rumah Sakit sesuai dengan yang diminta oleh Direktur
• -    Membuat laporan pertanggungjawaban kerja pada Direktur setiap periode, yang periodenya ditetapkan oleh Direktur

e.          Bagian Keperawatan

• -     Bertanggung jawab kepada Ka.Bag pely Medik dan Keperawatan.
• -     Menyelenggarakan ketentuan jasa keperawatan sesuai dengan etik keperawatan di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH.
• -     Melaksanakan prosedur keuangan yang telah ditetapkan Direktur dan Ka.Bag Administrasi dan Keuangan di bagian Keperawatan.
• -   Mengoperasionalkan investasi secara efisien dan efektif didalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan.
• -     Memberikan kontribusi pendapatan bagi rumah sakit.
• -   Menyusun system dan prosedur penerimaan dan pemulangan pasien, sisdur, penampungan keluhan pasien yang dirawat di Rumah Sakit.
• -   Memimpin penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan di keperawatan sebagai usulan kepada Wakil Direktur Medik dan Keperawatan.
• -   Memberikan penilaian dan saran alternative yang tepat mengenai kelayakan suatu investasi di bagian perawatan.
• -    Memberikan laporan setiap bulannya tentang urusan keperawatan disertai hasil analisisnya, yang kemudian dihubungkan dengan laporan keuangan dan pencatatan medic, kepada Ka.Bag Medik dan Keperawatan.
• -     Membantu dan membimbing bawahannya memecahkan kesulitan dalam menjalankan tugas.
• -     Mengembangkan kerjasama antar bawahannya.
• -     Memberikan penilaian atas karya bawahannya.
• -   Mengusulkan promosi, demosi, mutasi, penerimaan, peringatan dan pemutusan hubungan kerja karyawan di bagian keperawatan.
• -   Memberikan izin pasien perawatan yang meninggal atau pulang paksa untuk meninggalkan rumah sakit setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
• -    Menetapkan, mencabut dan merubah system dan prosedur yang hanya berlaku di keperawatan setelah mendapat persetujuan dari Ka.Bag Medik dan Keperawatan.

f.           Urusan Pelayanan Keperawatan

• -    Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian
• -    Menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dan standar SOP di bidang pelayanan keperawatan yang berlaku.
• -   Memberikan penilaian dan saran alternative yang tepat mengenai kelayakan suatu investasi di bagian keperawatan
• -    Memberikan laporan setiap bulannya tentang urusan keperawatan disertai hasil analisisnya, yang kemudian dihubungkan dengan laporan keuangan dan pencatatan medic
• -  Menyusun rencan kerja tahunan dan anggaran tahunan di Rawat Inap sebagai usulan kepada Kepala Bagian Kepegawaian

• g.        Urusan Etika Keperawatan

• -    Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keperawatan.
• -  Menyelenggarakan jasa keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur (SOP) di bidang etika keperawatan.
• -    Menetapkan standar etik keperawatan bersama Komite Keperawatan
• -   Memberikan saran kepada urusan keperawatan dalam penyelenggaraan keperawatan agar sesuai dengan kode etik kepeawatan.
• -  Memberikan penilaian dan saran alternative yang tept mengenai kelayakan suatu investasi di bagian perawatan
• -   Memberikan laporan setiap bulannya tentang urusan etika keperawatan disertai hasil analisisnya.
• -  Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan di urusan etika keperawatan sebagai usulan kepada Kepala Bagian Keperawatan.

IV.    KA. BAG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

A.   Tugas dan Tanggung jawab Umum

• -    Diangkat dan diberi wewenang sebagai Kepala bagian oleh Direktur dan Pemilik Perusahaan
• -     Bertanggung jawab langsung terhadap Direktur.
• -   Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mendelegasikan system pada koordinator-koordinator yang ada di bawahnya.
• -  Bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan pada skala sedang yang berkaitan pada wilayah kerjanya masing-masing.
• -  Bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya masing-masing serta bertanggung jawab terhadap total quality control pada hasil kinerja bawahannya.
• -    Mampu memerintah, memiliki jiwa pemimpin, berani menegur dan mengarahkan bawahannya.
• -  Bertanggung jawab membuat SOP dan peraturan-peraturan standar pada divisi-divisi yang menjadi bawahannya, mensosialisasikannya dengan baik dengan persetujuan direktur.
• -     Membuat program-program baru setiap periode dan diajukan dalam rapat direksi.
• -    Membuat catatan dan laporan personal staff, kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib semua staff yang menjadi bawahannya, untuk kemudian dilaporkan pada divisi HRD (personalia).
• -   Membuat laporan-laporan rutin tentang perkembangan operasional Rumah Sakit sesuai dengan yang diminta oleh Direktur.
• -   Membuat laporan pertanggungjawaban kerja pada Direktur setiap periode, yang periodenya ditetapkan oleh Direktur.
• -      Bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

Membawahi langsung :

a.    Bidang Keuangan, membawahi :

-       Bertanggung jawab langsung kepada Ka.Bag Administrasi dan Keuangan.

-       Membawahi :

i.       Urusan Mobilisasi Dana

• -        Bertanggung jawab terhadap Ka.Bag Administrasi dan Keuangan.
• -     Menyusun laporan keuangan beserta analisa yang sifatnya menyeluruh, akurat dan tepat waktu di Rumah Sakit.
• -   Menelaah, hasil pelaksanaan dan mengendalikan system keuangan, system anggaran, dan system akunting 
• -   Mengatur pembayaran/pengeluaran kas dan bank atas tagihan yang telah disetujui oleh Ka.Bag Administrasi dan Keuangan
• -      Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan urusan akuntansi dan keuangan sebagai usulan kepada Ka.Bag Administrasi dan Keuangan.
• -       Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ka.Bag Administrasi dan Keuangan.
• -    Menyelenggarakan dan mengatur pembayaran-pembayaran atas pembelian yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

  ii.       Urusan Anggaran

• -        Bertanggung jawab terhadap Ka.Bag Administrasi dan Keuangan
• -    Menyusun laporan keuangan beserta hasil analisisnya tentang realisasi anggaran di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH.
• -   Menelaah, hasil pelaksanaan dan mengendalikan system anggaran di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH
• -     Membuat anggaran pembayaran atas penggantian/pembelian peralatan medis dan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH.
• -      Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan urusan akuntansi dan keuangan sebagai usulan kepada Ka.Bag administrasi dan keuangan.
• -      Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ka.Bag Adminidtrasi dan Keuangan.

  iii.       Urusan Akuntansi

• -        Bertanggung jawab terhadap Ka.Bag Administrasi dan Keuangan.
• -   Menyusun laporan keuangan beserta hasil analisisnya tentang posisi keuangan di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH.
• -   Menelaah, hasil pelaksanaan dan mengendalikan system akunting di  Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH.
• -     Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan urusan akuntansi dan keuangan bersama urusan Anggaran sebagai usulan kepada Ka.Bag Administrasi dan Keuangan.
• -      Membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan keuangan, termasuk diantaranya laporan piutang, laporan rujukan, laporan penyisihan tindakan dokter dan operasi, laporan APS, serta laporan bank dan laporan pajak, untuk dilaporkan kepada Ka.Bag Administrasi dan Keuangan.

b.    Bidang Administrasi

-       Bertanggung jawab langsung kepada Ka.Bag Administrasi dan Keuangan

-       Membawahi :

                                

         iv.       Urusan Tata Usaha

• -     Mengkoordinir urusan surat-surat dari rumah sakit dan mengirimnya termasuk dalam surat keluar, baik melalui pos maupun ekspedisi atau kurir.
• -    Melaksanakn usulan penyusunan anggaran operasional belanja dan investasi di lingkungan rumah sakit.
• -     Mempersiapkan dan mengajukan keperluan-keperluan atau kebutuhan barang inventaris di rumah sakit.
• -    Membeli
• -    Menyimpan dengan tertib dan mengamankan arsip surat-surat keluar dan masuk serta dokumen-dokumen milik surat rumah sakit dan dapat merahasiakan surat-surat yang perlu dirahasiakan.
• -       Membantu administrasi, surat menyurat dan kesekretariatan Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH
• -    Menerima surat – surat masuk rumah sakit diagendakan dan diserahkan kepada Direksi dan selanjutnya diteruskan sesuai Disposisi Direktur.

                                     v.       Urusan kepegawaian

• -       Bertanggung jawab langsung terhadap Ka.Bag Administrasi dan Keuangan
• -       Bertanggung jawab membuat system di kepegawaian, mencakup :
• -       Sistem kontrak yang akan diberlakukan
• -       Pembuatan dan penyusunan tata tertib dan peraturan umum
• -       Sistem penggajian
• -       Sistem absensi dan pengawasan peraturan, pencatatan pelanggaran, penerapan sangsi-sangsi, dll.
• -   Bertanggung jawab terhadap proses rekruitmen pegawai, mengusulkan promosi, demosi, mutasi karyawan dengan persetujuan Ka.Bag administrasi dan keuangan beserta direktur.
• -    Memiliki kemampuan dalam menjalankan manajemen SDM, menempatkan SDM pada posisi dan komposisi tepat disesuaikan dengan beban kerja yang ada.
• -    Memiliki power dalam penerapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib dan peraturan yang berlaku dalam Rumah Sakit.
• -    Menyusun data kepegawaian, melaporkannya pada disnaker serta mengurus segala administrasi dan persyaratan agar terdaftar di disnaker.
• -     Mengenali dan mengerti Ketentuan Pemerintah tentang aturan – aturan kepegawaian, standar upah dan kebijakan-kebijakan dalam kepegawaian dan tenaga kerja.
• -     Membina hubungan baik dengan Pemerintah dalam hal ini Depnakertrans dan asosiasi perburuhan di Kabupaten Brebes.
• -       Membuat planning kepegawaian, mencakup :
• §   Agenda pelatihan dan studi banding
• §   Refreshing karyawan
• §   Agenda-agenda kepegawaian (penetapan aturan libur hari besar keagamaan dan libur nasional, pembagian shift kerja, aturan tukar shift, cuti bersama, dll)
• - Bertanggung jawab terhadap keberadaan organisasi-organisasi kepegawaian yang ada di dalam perusahaan.
• -   Memiliki kewenangan dalam memberikan sangsi, teguran, surat peringatan bahkan surat pemecatan, dengan acuan ketentuan yang berlaku dan dengan persetujuan Ka.Bag administrasi dan keuangan beserta direktur.
• -    Memberikan penilaian atau evaluasi terhadap seluruh Karyawan di seluruh Bagian dibantu oleh Kepala Bagian masing-massing.
• -     Membuat laporan rutin tentang hasil evaluasi kepegawaian untuk dilaporkan kepada atasan langsung.
• -      Bertanggung jawab terhadap kondisi kepegawaian tiap hari, mencakup :
• §   Kontrol terhadap absensi dan disiplin karyawan harian.
• §   Membuat data harian kepegawaian
• -      Melakukan fungsi supervise harian secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi dilapangan, sehingga kelancaran pelayanan Rumah Sakit tetap tertaga.
• -     Mampu bertindak sebagai mediator dan penyelesaian masalah jika terjadi masalah internak baik antar individu karyawan maupun karyawan dengan manajemen, dalam lingkup dan kapasitas kepegawaian dan pekerjaan.
• -     Membuat catatan dan laporan harian.

                                    vi.       Urusan Umum

• -       Memberikan pedoman dalam menyusun laporan kinerja personal dan inventaris sarana dan prasarana, termasuk dalam mengatur bentuk dan tempat penyimpanan (gudang) barang-barang yang habis pakai maupun yang tidak habis pakai.
• -   Memenuhi pembelian peralatan dan bahan kebutuhan medic maupun kebutuhan perawatandan kebutuhan lainnya yang termasuk dalam bagian umum juga
• -        Memimpin pelaksanaan Tata Usaha, HRD dan Umum di Rumah Sakit serta terlaksananya ketentuan dan system serta prosedur di bidang administrasi.
• -     Membantu Ka.Bag Administrasi dan Keuangan dalam mengelola dan mengadministrasikan hal-hal yang berhubungan dengan Tata Usaha, HRD, dan Umum agar berjalan cepat, tepat, dan benar, keamanann surat-surat, arsip-arsip, dan dokumen terjamin.
• -        Mengetahui hal-hal yang menyangkut bagian Tata Usaha, HRD dan Umum diantaranya tentang :
• -        Posisi tenaga kerja dan kinerjanya seluruh karyawan di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH.
• -        Realisasi anggaran untuk bagian administrasi, dalam hal ini Tata Usaha dan Umum
• -       Menyampaikan laporan bulanan untuk bagian administrasi yang meliputi bagian Tata Usaha, HRD, dan Umum disertai hasil analisisnya dan juga melaporkan tentang kegiatan masing-masing bagian tersebut yang bersifat kinerja tenaga maupun kondisi sarana dan prasarananya.
• -      Memantau secara langsung pekerjaan yang termasuk di bagian umum yang mendukung operasional rumah sakit, diantaranya di bagian cleaning service (bagian kebersihan), security (bagian keamanan), driver (supir), gardener (tukang taman), dan di bagian kurir.

B.   Tugas dan Tanggung Jawab Lain

• -   Bertanggung jawab dalam penataan manajemen dan penempatan SDM yang tepat, dibantu oleh coordinator-koordinator yang menjadi bawahannya.
• -      Bertanggung jawab dalam pembuatan SOP di bagian keuangan termasuk system akuntansi yang akan dipakai.
• -   Memiliki wewenang penuh dalam mengendalikan dan memerintah coordinator divisi-divisi yang menjadi bawahannya,agar bekerja sesuai SOP yang ada.
• -      Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pengadaan / belanja (RAB)
• -   Menyusun RPK pengelolaan pelayanan keuangan dengan cara mempelajari rencana program kerja masing-masing bidang.
• - Melaksanakan kebijakan dan ketentuan perusahaan serta peraturan pemerintah dalam menyelenggarakan program-program dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dan pengendalian biaya di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH.
• -      Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data barang kekayaan perusahaan.
• -  Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, cash flow Rumah Sakit dan kelancaran system akuntansi yang diterapkan dalam Rumah Sakit.
• -     Bertanggung jawab terhadap stabilitas kondisi keuangan Rumah Sakit secara menyeluruh.
• -  Bertindak sebagai pengambil keputusan strategis dalam hal keuangan melalui koordinasi dengan Direktur. 
• -    Bertanggung jawab terhadap pengawasan, system akuntansi dan SOP yang ada pada wilayah kerjanya sehingga dapat tetap berjalan dengan baik atau melakukan perombakan jika system yang ada sudah tidak berfungsi maksimal melalui koordinasi dalam rapat direksi.
• -     Bertanggung jawab mengendalikan sumber-sumber kebocoran, inefektif dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.
• -      Memberikan penilaian terhadap kinerja, hassil kerja dan kualitas kerja bawahannya.
• -      Memimpin briefing coordinator yang diadakan rutin dan melaporkan hasil briefing pada Direktur.
• -      Memantau dan mengawasi kinerja bawahannya sesuai wilayah kerjanya. (fungsi controling).
• -     Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah harian yang timbul pada wilayah kerjanya dan mapu menyelesaikannya dengan baik.
• -  Melakukan evaluasi kerja yang dilakukan rutin berdasarkan laporan – laporan masing-masing coordinator bawahannya. (fungsi evaluating).
• -      Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional harian pada Wilayah Kerjanya. 

     Nama:  Satriya Aji Saputra
NPM :  2A314083
Kelas:  3TB04

SSumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Sakit_Dharmais

http://www.dharmais.co.id/index.php/organization-structure.html

http://smartnursing.blogspot.co.id/2012/08/general-job-description-uraian-tugas.html