Perencanaan
Fisik Pembangunan > Distribusi Tata Ruang Lingkup
Perencanaan
fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisik. Proses perencanaan
fisik pembangunan harus melaksanakan amanat UUD 1945 Amandemen tentang
pemilihan umum langsung oleh rakyat. Perencanaan pembangunan nasional masih
dibutuhkan mengingat amanat Pembukaan UUD 1945 dan kondisi faktual geografis,
sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia yang beranekaragam, dan kompleks.
Bidang
Perencanaan Fisik dan Prasarana dibagi menjadi dua Sub Bidang yaitu,
1.
Sub Bidang Tata Ruang & Lingkungan
Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas
antara lain sebagai berikut :
· Membantu
Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok di bidang tat ruang
dan lingkungan.
· Mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan program Tata Ruang dan Lingkungan yang serasi.
· Mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan.
· Melaksanakan
koordinasi kepada instansi yang berkaitan dengan sub bidang Tata Ruang dan
Lingkungan.
· Melaksanakan
inventarisasi permasalahan di Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan serta
merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah.
· Memberikan
saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
· Melaksanakan
tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
2.
Sub Bidang Prasarana Wilayah
Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas antara
lain sebagai berikut,
· Membantu
Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok di Sub Budang
Prasarana Wilayah
· Mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan program bidang Prasarana Wilayah
· Mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan program pembangunan PU, Perumahan dan Perhubungan.
· Melaksanakan
koordinasi kepada instansi yang berkaitan dengan Sub Bidang Prasarana Wilayah.
· Melaksanakan
inventarisasi permasalahan di Sub Bidang Prasarana Wilayah serta merumuskan
langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah.
· Memberikan
saran dan pertimbangan kepada aasan sesuai dengan bidang tugasnya.
· Melaksanakan
tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Sistem
perencanaan pembangunan nasional diatur dalamUndang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengakomodasi seluruh tuntutan pembaharuan
sebagai bagian dari gerakan reformasi. Perencanaan pembangunan nasional harus
dapat dilaksanakan secara terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat
dan daerah.
Rencana
pembangunan nasional dimulai dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Kemudian,Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) yang berupa
penjabaran visi dan misi presiden dan berpedoman kepada RPJP Nasional.
Sedangkan untuk daerah, RPJM Nasional menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah
dalam menyusun RPJM Daerah
(RPJMD).
Di tingkat nasional proses
perencanaan dilanjutkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sifatnya
tahunan dan sesuai dengan RPJM Nasional. Sedangkan di daerah juga disusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM
Daerah dan mengacu kepada RKP.
Rencana tahunan sebagai bagian dari
proses penyusunan RKP juga disusun oleh masing-masing kementerian dan lembaga
dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kementerian atau Lembaga dan di daerah
Renja-SKPD disusun sebagai rencana tahunan untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah).
Rencana kerja atau Renja ini disusun
dengan berpedoman kepada Renstra serta prioritas pembangunan yang dituangkan
dalam rancangan RKP, yang didasarkan kepada tugas dan fungsi masing-masing
instansi.
SKEMA PROSES
PERENCANAAN
PERAN
PERENCANAAN
Peran Perencanaan dalam 4 lingkup :
·
Lingkup Nasional
·
Lingkup Regional
·
Lingkup Lokal
·
Lingkup Sektor Swasta
1. LINGKUP
NASIONAL
Kewenangan
semua instasi tingkat pemerintahan pusat berada dalam lingkup kepentingan
secara sektoral. Perencanaan fisik pada tingkat nasional tidak
memepertimbangkan distribusi kegiatan tata ruang secara spesifikasi dan
mendetail.Departemen-departemen yang berkaitan adalah yang langsung dengan
perencanaan fisik khususnya terkait dengan pengembangan wilayah, antara lain.
– Dep. Pekerjaan
Umum
– Dep. Perhubungan
– Dep.
Perindustrian
– Dep. Pertanian
– Dep.
Pertambangan
2. LINGKUP REGIONAL
Instasi yang
berwenang dalam perencanaan pembangunan pada tingkat regional di Indonesia
adalah pemda tingkat 1 di samping adanya dinas-dinas daerah maupun vertikal,
walaupun pertingkat kota dan kabupaten konsistensi sejalan dengan ketentuan
rencana pembangunan yang telah di gariskan di atas (tingkat nasional dan
regional) daerah tingkat II itu sendiri masih mempunyai ketentuan dalam
mengurus perencanaan wilayah sendiri , antara lain:
–
Dinas PU (Pekerjaan Umum)
–
DLLAJR
–
Kantor wilayah yang mengkoordinasi adalah BAPPEDA tingkat 1 di setiap provinsi.
3. LINGKUP
LOKAL
Tingkat
kodya atau kabupaten biasanya seperti di bebankan kepada dinas-dinas
berdasarkan Kepres NO.27 Tahun 1980 untuk BAPPEDA tingkat II,
misalnya :
– Dinas PU
– Dinas Tata Kota
– Dinas Kebersihan
– Dinas Pengawasan
Pembangunan Kota
– Dinas Kesehatan
– Dinas PDAM
4. LINGKUP
SEKTOR SWASTA
Lingkup
swasta dulu hanya sebatas pada skala perencanaan pembangunan perumahan,
jaringan utilitas, dan pusat perbelanjaan. Akan tetapi sekarang semakin positif
yang menjadi indikator untuk memicu diri bagi instansi pemerintahan maupun
BUMN, sehingga persaingan yang muncul menjadi tolak ukur bagi tiap-tiap
kompetitor swasta dan pemerintah dan berdampak pada peningkatan kualitas
layanan atau produk.
STUDI KASUS : PEMBANGUNAN FISIK KURANG PERENCANAAN
Komisi C DPRD Gunungkidul mengritisi perencanaan
pembangunan milik Pemerintah Kabupaten yang terkesan asal-asalan. Akibatnya
banyak proyek yang terancam gagal terlaksana di tahun ini.
Salah satu
sorotan terlihat dari adanya kegagalan lelang dalam pembangunan gedung
Instalasi Bedah Sentral (IBS) milik RSUD Wonosari senilai Rp4,8 miliar.
Kegagalan terjadi dikarenakan mepetnya waktu pengerjaan. Oleh karenanya, pihak
rumah sakit membatalkan program tersebut dan mengalokasikannya untuk kegiatan
di tahun depan.
Anggota
Komisi C DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi mengatakan, kegagalan pembangunan
instalasi di RSUD hanya contoh kecil dari program kegiatan fisik yang dimiliki
pemkab. Kegagalan ini, kata dia, erat kaitannya dengan sistem perencanaan
pembangunan yang amburadul. Akibatnya saat akan masuk proses lelang rekanan,
dokumen perencanaan yang dimiliki tidak detail sehingga dikembalikan lagi.
Diakuinya, Komisi C sudah melakukan penelusuran.
Hasilnya diketahui pihak RSUD memiliki perencanaan yang buruk. Hal tersebut
terlihat terhadap anggaran perencanaan yang dimiliki hanya sebesar Rp50 juta.
Padahal, kata Anton, harusnya sesuai dengan aturan, proses tersebut harus
melalui mekanisme lelang. Namun faktanya, proses tersebut dipilih melalui
penunjukan langsung. Akibatnya, hasil penyusunan perencanaan tidak maksimal,
terbukti dalam dokumen untuk lelang dikembalikan oleh Unit Layanan Pengadaan
karena spesifikasi bangunan belum komplit.
Satriya Aji Saputra 2A314083
3TB04
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar